Kamis, 08 September 2016

SWASEMBADA PANGAN
“Swasembada Pangan” merupakan sebuah predikat yang telah lama bangsa   Indonesia rindukan, sudah belasan tahun lamanya sejak tahun 1984 silam bangsa Indonesia pernah mencapai swasembada beras namun untuk saat ini rasanya makin berat untuk meraih gelar membanggakan tersebut. Berbicara tentang swasembada pangan sebaiknya kita berbicara terlebih dahulu tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan suatu kondisi dimana sebuah negara mampu mengusahakan dan memenuhi hak atas pangan secara mandiri baik secara kuantitas maupun kualitas (nutrisi), dan dengan cara budidaya serta sistem produksi pertanian yang berlanjut dan ramah lingkungan. Namun bagaimana kondisi saat ini ? apakah Indonesia sudah mampu mencapai kedaulatan pangan ? segala sesuatu hal kita masih bergantung pada negara asing, bahkan beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, kita harus mengimpor dari Thailand, begitu pula dengan kedelai dari Amerika, gandum dari negara subtropis bahkan sampai garam pun kita harus mengimpor dari Australia. Merupakan suatu hal yang sangat disayangkan , sebuah negara yang terkenal sebagai negara agraris namun nyatanya tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan penduduknya sendiri. Lalu pantaskah kita berbicara tentang swasembada pangan jika kita belum berdaulat dalam pangan ?. Bukankah tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam  pembukaan UUD 1945, adalah sebagai bangsa yang adil dan berdaulat, khusunya berdaulat dalam pemenuhan pangan. Kemudian muncul pertanyaan ? dimanakah letak kesalahan kita ?
Dalam konteks pertanian umum, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa seperti  produksi kelapa sawit, karet, dan coklat, Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia. Namun, dalam konteks produksi pangan memang ada suatu keunikan. Meski menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan di dunia, hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan, terutama beras. Produksi beras Indonesia yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan beras penduduknya, akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara penghasil pangan seperti Thailand. Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Data statistik menunjukkan pada kisaran 230-237 juta jiwa penduduk Indonesia, makanan pokoknya  adalah beras sehingga sudah jelas kebutuhan beras menjadi sangat besar.
Penduduk Indonesia merupakan pemakan beras terbesar di dunia dengan konsumsi 154 kg per orang per tahun. Mari kita bandingkan dengan rerata konsumsi di China yang hanya 90 kg, India 74 kg, Thailand 100 kg, dan Filiphina 100 kg/kapita. Tingginya konsumsi beras penduduk Indonesia yang tidak dibarengi dengan produksi yang tinggi  mengakibatkan kebutuhan beras Indonesia menjadi tidak terpenuhi jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri dan harus mengimpornya dari negara lain
Mari kita kaji lebih lanjut sumber permasalahan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik  produksi padi pada tahun 1993 urutan 5 besar produksi padi tertinggi diraih oleh provinsi Jawa Barat (10.820.862 ton), Jawa Timur (8.627.784 ton), Jawa Tenggah(8.174.897  ton), Sulawesi Selatan (3.303.591 ton), dan  Sumatera Utara (2.918.152 ton). Kemudian pada tahun 2003  Jawa Timur (8.914.995 ton), Jawa Barat (8.776.889 ton), Jawa Tenggah (8.123.839 ton), Sulawesi Selatan (4.003.079 ton) dan Sumatera Utara (403.075 ton). Kemudian pada tahun 2013 Jawa Barat (12.083.162 ton), Jawa Timur (12.049.342 ton), Jawa Tenggah (10.344.816 ton), Sulawesi Selatan (5.035.830 ton), dan Sumatera Utara (3.727.249 ton).
Dilansir dari Harian TEMPO Jakarta edisi 5 Maret 2015: Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Jawa Timur mengirimkan beras sebanyak 447 ribu ton ke enam provinsi untuk tahun 2015. Sebagai daerah lumbung padi, Jawa Timur menjadi penghasil beras nomor satu di Tanah Air. Enam provinsi yang meminta pengiriman beras, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Jumlah yang dikirim untuk tahun 2015 ini sebanyak 447 ribu ton. Jumlah ini hampir sama dengan pengiriman tahun 2014 dan 2013.  Dari berbagai fakta tersebut maka dapat dilihat bahwa provinsi Jawa masih menjadi penopang pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia terutama Jawa Timur.  Pada lampiran 3 data luasan panen padi dapat dilihat  bahwa luasan panen padi di Jawa sebenarnya juga meningkat begitupula dengan produktivitasnya. Namun tingkat produktivitasnya masih sangat rendah dan sangat jauh dari produktivitas beras nasional.  Sebenarnya produktivitas padi dapat mencapai 12 ton/ha namun rata-rata produktivitas padi hanya mencapai 4,5 ton/ha pada tahun 2013. Produktivitas yang rendah ini dipengaruhi oleh sistem tanam kita yang masih konvensional. Sistem tanam yang konvensional ini dapat dilihat dari beberapa penggunaan faktor produksi.
Faktor produksi yang pertama yang sangat mempengaruhi produksi padi hingga 50% adalah benih. Rata-rata benih padi di Indonesia hanya tahan pada satu jenis hama atau penyakit saja, padahal jennis hama dan penyakit yang potensi menyerang tanaman padi sangat beranekaragam. Selain itu dalam menciptakan jenis benih padi yang unggul diperlukan waktu yang tidak pendek dan memerlukan biaya penelitian yang tidak sedikit, sehingga harga benih unggul serta bersertiffikat  seringkali tidak terjangkau oleh petani berskala kecil (petani gurem), padahal petani kita mayoritas adalah petani gurem akibatnya mayoritas petani memakai benih-benih yang biasa saja tanpa sertifikat terkadang mereka juga memakai benih sendiri dari hasil panen sebelumnya. Meskipun telah ada benih subsidi pemerintah namun nyatanya benih-benih bersubsidi tersebut terbukti beberapa kali memiliki kualitas yang rendah,  sehingga para petani tidak mau mengambil resiko dengan tetap menggunakan benih bersubsidi.
Faktor produksi kedua yang tak kalah pentingnya adalah pupuk. Distribusi pupuk bersubsidi bagi petani khususnya di Jawa seringkali mengalami keterlambatan bahkan kelangkaan sehingga  seringkali telat dalam memberikan pupuk dan pertumbuhan tanaman pun terhambat, produksi tanaman pun juga tidak dapat  optimal. Ditambah lagi harga pupuk yang selanggit bahkan beberapa petani gurem  banyak yang tidak mampu menjangkaunya. Apalagi saat ini petani kita sudah ketergantungan dengan penggunaan pupuk anorganik, sehingga tanah menjadi terdegradasi, tahun demi tahun kesuburan tanah pertaniana kita semakin menurun.
Kemudian berkenaan dengan teknologi, teknologi pertanian yang kita gunakan saat ini masih sangat rendah bila kita bandingkan dengan negara asing. Meskipun sudah ada mesin penanam padi, mesin pemanen, dll. Namun penggunaanya selama ini belum maksimal. Penggunaan teknologi tersebut masih dianggap mahal oleh para petani. Kemudian tekait luas lahan yang relatif lebih sempit menyebabkan mesin-mesin teknologi yang digunakan dinilai tidak efisien. Luas lahan petani Indoneia rata-rata 0,1 Ha/petani, sementara bila di Amerika setiap petani bisa memiliki 10 hingga 20 Ha per petani. Lahan pertanian kita juga semakin terdegradasi karena tercemar berbagai bahan kimia, seperti pupuk, pestisida dan herbisida. Ekosistem alami sudah tidak berjalan semestinya. Inilah yang menyebabkan ketidakpastian dan resiko yang besar  dalam usahatani khususnya  padi. Seperti global warming yang merupakan ancaman terbesar dalam bidang pertanian karena menyebabkan iklim dan cuaca yang semakin semrawut. Sektor pertanian padi sebenarnya juga turut andil dalam menyumbang bencana global warming, bagaimana tidak penggunaan air yang berlebih pada padi ternyata menimbulkan gas CH4 atau metana yang kemudian bebas ke udara dan ikut menggeogoti lapisan atmospher. Sistem konvensional inilah yang menyebabkan pertanian Indonesia tidak sustainable.
Berbicara dari segi pengairan, di Indonesia kualitas irigasi masih sangat rendah termasuk di Jawa Timur sendiri, banyak saluran irigasi yang tidak diperhatikan dalam pembangunan, aparat desa lebih memfokuskan pada pembangunan jalan dan insfrastruktur lain, padahal saluran irigasi ini juga tak kalah pentingnya. Dengan kualitas saluran irigasi yang masih sangat minim saja Jawa Timur mampu menjadi produsen beras terbesar di Indonesia apalagi kalau fasilitas irigasi di tingkatkan ?. seperti halnya program Bapak Jokowi yang terkandung dalam Nawacita salah satunya adalah pembangunan waduk sebagai salah satu upaya perbaikan irigasi. Agar kita dapat mencapai swasembada pangan maka perlu adanya sebuah revolusi penggunaan sistem tanam, kita harus meninggalkan sistem tanam konvensional yang jelas-jelas tidak menguntungkan dan tidak sustainable.

Berdasarkan hasil riset, sistem tanam yang dapat memberikan produktivitas padi 12 ton/Ha  serta paling sustainable adalah SRI (System of Rice Intensification). Sistem tanam ini secara teknisnya menggunakan benih-benih berkualitas yang telah diseleksi, kemudian penggunaan pupuk organik, serta penggunaaan air yang relatif lebih sedikit sehingga akan memperbanyak anakan padi dan bulir padi. Namun sayangnya sistem ini belum banyak petani yang mau memakainya. Sebab banyak petani yang belum percaya akan sistem ini. Dilihat dari segi jaraktanam sitem SRI ini dapat dikombinasikan dengan jajar legowo yakni 30x30 cm dengan sela 20 cm , namun sampai saat ini  petani Indonesia masih memakai jarak tanam  sangat rapat sehingga terjadi kompetisi sinar matahari dan oksigen. Mari kita ambil sample tahun 2013 , jika kita kalikan produktivitas beras  SRI 12 ton/ha dengan luasan panen padi tahun 2013 13.837.213 Ha, produksi padi kita bisa mencapai 166.046.556 ton  atau 166.046.556.000 kg. Bila di bandingkan dengan tingkat konsumsi beras perkapita 154kg/tahun dikalikan 237 juta penduduk yang mengkonsumsi beras maka hasilnya 36.498.000.000 kg. Maka kita akan surplus beras nasional sebesar 129.548.556.000 kg atau 129.548.556 ton. Sunguh angka yang sangat spektakuler jika saja kita dapat mencapai produktivitas 12 ton/ha maka swasembada beras Indonesia dapat tercapai. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

semoga bermanfaat