SWASEMBADA PANGAN
“Swasembada Pangan” merupakan
sebuah predikat yang telah lama bangsa Indonesia
rindukan, sudah belasan tahun lamanya sejak tahun 1984 silam bangsa Indonesia
pernah mencapai swasembada beras namun untuk saat ini rasanya makin berat untuk
meraih gelar membanggakan tersebut. Berbicara tentang
swasembada pangan sebaiknya kita berbicara terlebih dahulu tentang kedaulatan
pangan. Kedaulatan pangan merupakan suatu kondisi dimana sebuah negara mampu
mengusahakan dan memenuhi hak atas pangan secara mandiri baik secara kuantitas
maupun kualitas (nutrisi), dan dengan cara budidaya serta sistem produksi
pertanian yang berlanjut dan ramah lingkungan. Namun bagaimana kondisi saat ini
? apakah Indonesia sudah mampu mencapai kedaulatan pangan ? segala sesuatu hal
kita masih bergantung pada negara asing, bahkan beras yang merupakan makanan
pokok masyarakat Indonesia, kita harus mengimpor dari Thailand, begitu pula
dengan kedelai dari Amerika, gandum dari negara subtropis bahkan sampai garam
pun kita harus mengimpor dari Australia. Merupakan suatu hal yang sangat disayangkan , sebuah negara
yang terkenal sebagai negara agraris namun nyatanya tidak bisa mencukupi
kebutuhan pangan penduduknya sendiri. Lalu pantaskah kita berbicara tentang
swasembada pangan jika kita belum berdaulat dalam pangan ?. Bukankah tujuan
bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan
UUD 1945, adalah sebagai bangsa yang adil dan berdaulat, khusunya berdaulat
dalam pemenuhan pangan. Kemudian muncul pertanyaan ? dimanakah letak kesalahan
kita ?
Dalam
konteks pertanian umum, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa seperti produksi kelapa sawit, karet, dan coklat,
Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia. Namun, dalam konteks produksi
pangan memang ada suatu keunikan. Meski menduduki posisi ketiga sebagai negara
penghasil pangan di dunia, hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi
persoalan berulang dengan produksi pangan, terutama beras. Produksi beras
Indonesia yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan beras penduduknya,
akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara penghasil pangan
seperti Thailand. Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang
sangat besar. Data statistik menunjukkan pada kisaran 230-237 juta jiwa
penduduk Indonesia, makanan pokoknya adalah beras sehingga sudah jelas kebutuhan
beras menjadi sangat besar.
Penduduk
Indonesia merupakan pemakan beras terbesar di dunia dengan konsumsi 154 kg per
orang per tahun. Mari kita bandingkan dengan rerata konsumsi di China yang
hanya 90 kg, India 74 kg, Thailand 100 kg, dan Filiphina 100 kg/kapita. Tingginya
konsumsi beras penduduk Indonesia yang tidak dibarengi dengan produksi yang
tinggi mengakibatkan kebutuhan beras
Indonesia menjadi tidak terpenuhi jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri
dan harus mengimpornya dari negara lain
Mari kita kaji lebih lanjut sumber
permasalahan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik produksi padi pada tahun 1993 urutan 5 besar produksi
padi tertinggi diraih oleh provinsi Jawa Barat (10.820.862
ton), Jawa Timur (8.627.784 ton),
Jawa Tenggah(8.174.897 ton), Sulawesi Selatan (3.303.591 ton), dan Sumatera Utara (2.918.152
ton). Kemudian pada tahun 2003 Jawa
Timur (8.914.995 ton), Jawa Barat (8.776.889 ton), Jawa Tenggah (8.123.839 ton),
Sulawesi Selatan (4.003.079 ton) dan Sumatera Utara (403.075 ton). Kemudian
pada tahun 2013 Jawa Barat (12.083.162 ton), Jawa Timur (12.049.342 ton), Jawa
Tenggah (10.344.816 ton), Sulawesi Selatan (5.035.830 ton), dan Sumatera Utara (3.727.249
ton).
Dilansir dari Harian TEMPO Jakarta edisi 5 Maret 2015: Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Jawa Timur
mengirimkan beras sebanyak 447 ribu ton ke enam provinsi untuk tahun 2015.
Sebagai daerah lumbung padi, Jawa Timur menjadi penghasil beras nomor satu di
Tanah Air. Enam provinsi yang meminta pengiriman beras, yaitu Provinsi Papua,
Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat.
Jumlah yang dikirim untuk tahun 2015 ini sebanyak 447 ribu ton. Jumlah ini
hampir sama dengan pengiriman tahun 2014 dan 2013. Dari berbagai fakta tersebut maka dapat
dilihat bahwa provinsi Jawa masih menjadi penopang pemenuhan kebutuhan beras di
Indonesia terutama Jawa Timur. Pada
lampiran 3 data luasan panen padi dapat dilihat
bahwa luasan panen padi di Jawa sebenarnya juga meningkat begitupula
dengan produktivitasnya. Namun tingkat produktivitasnya masih sangat rendah dan
sangat jauh dari produktivitas beras nasional.
Sebenarnya produktivitas padi dapat mencapai 12 ton/ha namun rata-rata
produktivitas padi hanya mencapai 4,5 ton/ha pada tahun 2013. Produktivitas
yang rendah ini dipengaruhi oleh sistem tanam kita yang masih konvensional.
Sistem tanam yang konvensional ini dapat dilihat dari beberapa penggunaan
faktor produksi.
Faktor produksi yang
pertama yang sangat mempengaruhi produksi padi hingga 50% adalah benih.
Rata-rata benih padi di Indonesia hanya tahan pada satu jenis hama atau
penyakit saja, padahal jennis hama dan penyakit yang potensi menyerang tanaman
padi sangat beranekaragam. Selain itu dalam menciptakan jenis benih padi yang
unggul diperlukan waktu yang tidak pendek dan memerlukan biaya penelitian yang
tidak sedikit, sehingga harga benih unggul serta bersertiffikat seringkali tidak terjangkau oleh petani
berskala kecil (petani gurem), padahal petani kita mayoritas adalah petani
gurem akibatnya mayoritas petani memakai benih-benih yang biasa saja tanpa
sertifikat terkadang mereka juga memakai benih sendiri dari hasil panen
sebelumnya. Meskipun telah ada benih subsidi pemerintah namun nyatanya
benih-benih bersubsidi tersebut terbukti beberapa kali memiliki kualitas yang
rendah, sehingga para petani tidak mau
mengambil resiko dengan tetap menggunakan benih bersubsidi.
Faktor produksi kedua
yang tak kalah pentingnya adalah pupuk. Distribusi pupuk bersubsidi bagi petani
khususnya di Jawa seringkali mengalami keterlambatan bahkan kelangkaan
sehingga seringkali telat dalam
memberikan pupuk dan pertumbuhan tanaman pun terhambat, produksi tanaman pun
juga tidak dapat optimal. Ditambah lagi
harga pupuk yang selanggit bahkan beberapa petani gurem banyak yang tidak mampu menjangkaunya.
Apalagi saat ini petani kita sudah ketergantungan dengan penggunaan pupuk
anorganik, sehingga tanah menjadi terdegradasi, tahun demi tahun kesuburan
tanah pertaniana kita semakin menurun.
Kemudian berkenaan dengan
teknologi, teknologi pertanian yang kita gunakan saat ini masih sangat rendah
bila kita bandingkan dengan negara asing. Meskipun sudah ada mesin penanam
padi, mesin pemanen, dll. Namun penggunaanya selama ini belum maksimal.
Penggunaan teknologi tersebut masih dianggap mahal oleh para petani. Kemudian
tekait luas lahan yang relatif lebih sempit menyebabkan mesin-mesin teknologi
yang digunakan dinilai tidak efisien. Luas lahan petani Indoneia rata-rata 0,1
Ha/petani, sementara bila di Amerika setiap petani bisa memiliki 10 hingga 20
Ha per petani. Lahan pertanian kita juga semakin terdegradasi karena tercemar
berbagai bahan kimia, seperti pupuk, pestisida dan herbisida. Ekosistem alami
sudah tidak berjalan semestinya. Inilah yang menyebabkan ketidakpastian dan
resiko yang besar dalam usahatani
khususnya padi. Seperti global warming
yang merupakan ancaman terbesar dalam bidang pertanian karena menyebabkan iklim
dan cuaca yang semakin semrawut. Sektor pertanian padi sebenarnya juga turut
andil dalam menyumbang bencana global warming, bagaimana tidak penggunaan air
yang berlebih pada padi ternyata menimbulkan gas CH4 atau metana
yang kemudian bebas ke udara dan ikut menggeogoti lapisan atmospher. Sistem
konvensional inilah yang menyebabkan pertanian Indonesia tidak sustainable.
Berbicara dari segi
pengairan, di Indonesia kualitas irigasi masih sangat rendah termasuk di Jawa
Timur sendiri, banyak saluran irigasi yang tidak diperhatikan dalam pembangunan,
aparat desa lebih memfokuskan pada pembangunan jalan dan insfrastruktur lain,
padahal saluran irigasi ini juga tak kalah pentingnya. Dengan kualitas saluran
irigasi yang masih sangat minim saja Jawa Timur mampu menjadi produsen beras
terbesar di Indonesia apalagi kalau fasilitas irigasi di tingkatkan ?. seperti
halnya program Bapak Jokowi yang terkandung dalam Nawacita salah satunya adalah
pembangunan waduk sebagai salah satu upaya perbaikan irigasi. Agar kita dapat
mencapai swasembada pangan maka perlu adanya sebuah revolusi penggunaan sistem
tanam, kita harus meninggalkan sistem tanam konvensional yang jelas-jelas tidak
menguntungkan dan tidak sustainable.
Berdasarkan hasil riset,
sistem tanam yang dapat memberikan produktivitas padi 12 ton/Ha serta paling sustainable adalah SRI (System
of Rice Intensification). Sistem tanam ini secara teknisnya menggunakan
benih-benih berkualitas yang telah diseleksi, kemudian penggunaan pupuk
organik, serta penggunaaan air yang relatif lebih sedikit sehingga akan
memperbanyak anakan padi dan bulir padi. Namun sayangnya sistem ini belum
banyak petani yang mau memakainya. Sebab banyak petani yang belum percaya akan
sistem ini. Dilihat dari segi jaraktanam sitem SRI ini dapat dikombinasikan
dengan jajar legowo yakni 30x30 cm dengan sela 20 cm , namun sampai saat
ini petani Indonesia masih memakai jarak
tanam sangat rapat sehingga terjadi
kompetisi sinar matahari dan oksigen. Mari kita ambil sample tahun 2013 , jika
kita kalikan produktivitas beras SRI 12
ton/ha dengan luasan panen padi tahun 2013 13.837.213 Ha, produksi padi kita
bisa mencapai 166.046.556 ton atau
166.046.556.000 kg. Bila di bandingkan dengan tingkat konsumsi beras perkapita
154kg/tahun dikalikan 237 juta penduduk yang mengkonsumsi beras maka hasilnya
36.498.000.000 kg. Maka kita akan surplus beras nasional sebesar
129.548.556.000 kg atau 129.548.556 ton. Sunguh angka yang sangat spektakuler
jika saja kita dapat mencapai produktivitas 12 ton/ha maka swasembada beras
Indonesia dapat tercapai.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
semoga bermanfaat